Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengubah standar testing virus corona (Covid-19) bagi turis yang melakukan transportasi tanah ke Bali. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan rapid test Antigen, menggantikan rapid test biasa yang semasa ini digunakan. Selain itu, untuk pengguna pesawat terbang wajib menggunakan swab test PCR.
“Kami minta untuk wisatawan dengan akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali beserta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali, ” ujar Luhut di Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 pada DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Bali secara virtual dalam Kantor Maritim pada Senin (14/12/2020)
Untuk mengatur mekanismenya, Menko Luhut meminta Menkes, Besar BNPB, dan Menhub untuk lekas mengatur prosedurnya. “Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan rapid tes antigen segera diselesaikan, ” ujar Luhut.
Menanggapi Luhut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan akan tiba untuk memberlakukan rapid antigen kepada masyarakat yang masuk melalui pemilik modal udara.
Dalam rapat itu, Luhut pula menyatakan bahwa pemerintah memutuskan buat melarang kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Dia meminta agar implementasi pengetatan tersebut dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.
Alasan dengan mendasari keluarnya kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pasca libur & cuti bersama pada akhir Oktober.
“Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pasca libur di 8 dan 20 provinsi, setelah sebelumnya trennya menurun, ” ujar Menko Luhut. Dari provinsi-provinsi tersebut, tempat menggarisbawahi tren kenaikan di Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Daksina, Sumatera Utara, Bali dan Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dibanding rumah (work from home) hingga 75 persen.
“Saya juga minta Pak Gubernur buat meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19: 00 dan membatasi jumlah orang berkumpul pada tempat makan, mall, dan tempat hiburan, ” pintanya.
Agar kebijakan tersebut tidak menyengsarakan penyewa tempat usaha di mall, Menko Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional, meminta kepada pemilik pusat perbelanjaan melalui Gubernur DKI Jakarta agar memberikan kemudahan rental dan service charge pada para tenant (penyewa).
“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antar pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema yang lain, ” ujar Menko Luhut mempertunjukkan.
Kemudian, dia selalu meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Menko Luhut pun menganjurkan agar kegiatan dapat dilakukan dengan daring. Tidak hanya itu, Menko Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan tabiat. “Ini akan didahului dengan upacara akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan kontrak, ” tegasnya.
Selain di Provinsi DKI Jakarta, Menko Luhut juga memberikan arahan buat Gubernur Jawa Barat, Jawa Pusat dan Jawa Timur. Arahan itu antara lain optimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat, memperkuat operasi yustisi buat memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan protokol kesehatan 3M (mencuci lengah, memakai masker dan menjaga jarak).
“Pemerintah daerah kami minta juga mengetatkan pembatasan baik berdasarkan konteks urban dan suburban/rural, ” kata Menko Luhut.
Dalam konteks urban/perkotaan, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi Work From Home (WFH) dan pembatasan jam operasi wadah makan, hiburan, mal sampai memukul 20: 00. Sementara itu, buat di wilayah pedesaan, pemerintah kawasan diminta untuk memperkuat implementasi penyekatan sosial berskala mikro & komunitas.
Hadir dalam Rakor virtual tersebut Menkes Terawan, Menhub Budi Karya Sumadi, Ketua BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali I Wayan Koster, perwakilan Gubernur Jawa Tengah, serta Pangdam & Kapolda terkait.
[Gambas:Video CNBC]
(dob/dob)